Bantah 75 Persen Guru Honorer K2 Lulusan SMA-D3

jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) membantah pernyataan MenPAN-RB Azwar Abubakar, Rabu (29/1), yang menyebut 75 persen dari 254.774 guru honorer K2 hanya berpendidikan SMA-D3.

Menurut Sekjend Presidium FHI  Pusat Eko Imam Suryanto, S.Psy, data itu merupakan data 2010. Padahal, lanjutnya, berdasarkan pendataan tahun 2010 melalui Formulir Pendataan yg terlampir pada SE MENPAN No 5 Tahun 2010 pada Kolom Pendidikan yang diminta adalah Ijazah pada saat awal bertugas. Padahal, lanjutnya, setelah 2010 itu sudah banyak yang lulus S1.

"Ini artinya bahwa pernyataan MEN PAN & RB hanya berdasarkan data masuk tahun 2010. Dalam kenyataan dilapangan sudah banyak yang berijazah Strata 1," ujar Eko dalam pernyataan sikap tertulis FHI yang diterima JPNN.com, Sabtu (1/2).

Pernyataan sikap FHI diteken sejumlah pengurusnya, antara lain Andi Subakti, S.Ag  (Ketua Dewan Pembina FHI Pusat), Hasbi, S.Pd, MM (Ketua Dewan Presidium FHI Pusat), Eko Imam Suryanto, S.Psy ( Sekjend Presidium FHI  Pusat), Bisri Samsuri.S.Pd SD (Perwakilan FHI Sumatera Utara), Parwis Nst, S.Pd (Kordinator FHI Kab.Madina), Anjang,S.Pd (Kordnator FHI Lampung),  M.Soleh (Kordinator FHI Kaltim), Tati Supriati,S.Pd (Kordinator FHI Tangerang Selatan),  Habib,S,pd (Kordinator FHI Lebak), dan Herman, S.Pd (Kordinator FHI Jawa Barat).

Dalam penjelasannya, Rabu (29/1), Azwar Abubakar mendesak seluruh kepala daerah untuk menyekolahkan guru honorer kategori dua (K2) yang nantinya lulus CPNS. Pasalnya, menurutnya, dari latar belakang pendidikan guru honorer K2, terbanyak lulusan SMA-D3.

"Dari pertemuan dengan para sekda, seluruh daerah rata-rata mengaku kekurangan guru. Itu sebabnya guru kita prioritaskan diangkat. Hanya saja 75 persennya lulusan SMA-D3 dan ini tidak sesuai standar," kata Azwar saat itu.

Itu sebabnya, pusat meminta agar guru-guru yang lulus nanti wajib disekolah hingga ke jenjang S1 agar standar pendidikan anak-anak bisa meningkat.

"Ya kan repot kalau pengajarnya bukan S1. Karena daerah minta diangkat paling banyak guru, kita iyakan saja. Namun mereka berkewajiban menyekolahkan kembali dan itu berarti daerah harus menyiapkan anggaran untuk pendidikan gurunya," terang menteri asal Aceh itu.