Bantah Boikot Pilkada, Fadli Zon: Itu Isu Lemahkan KMP

JAKARTA - Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono membuat partai Koalisi Merah Putih (KMP) berang. Salah satu di antaranya dari  Partai Gerindra yang selama ini jadi motor penggerak KMP.
    
Bahkan, kabarnya partai yang dikomandoi Prabowo Subianto itu mengancam akan mengajak partai koalisi memboikot pelaksanaan pilkada serentak yang akan dimulai akhir 2015 nanti. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah kabar tersebut.
    
Fadli mengatakan, kabar boikot pilkada hanya isu alias tidak bisa dipertangungjawabkan kebenarannya. Menurutnya, sejauh ini Gerindra dan partai lain yang tergabung dalam KMP belum pernah membicarakan rencana boikot pilkada.

"Itu hanya isu yang dihembuskan untuk melemahkan KMP," tandas di Gedung DPR, Senayan kemarin.
    
Justru, lanjut wakil ketua DPR RI ini, seluruh partai di KMP sama-sama berambisi untuk dapat merebut posisi kepala daerah. "Makanya saya bingung, itu siapa yang ngomong? Kalau pilkada harus kita rebut, masa mau diboikot," tandas Fadli.
    
Dengan diakuinya kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono, otomatis kesolidan KMP terancam retak. Saat ini , kabar Agung Laksono akan membawa Golkar menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) semakin kencang.
    
Tak ayal, rencana itu menimbulkan resistensi. Sejumlah partai di KMP menuduh Menkumham adalah biang kerok dari keretakan KMP. Sebelumnya, Menkumham juga tidak mengakui kepengurusan DPP PPP kubu Djan Faridz.
    
Tekait wacana pelaksanaan pilkada langsung dan serentak pada tahun 2015, Fadli mengatakan, KMP belum menyiapkan strategi khusus. Pihaknya, ingin terlebih dahulu menganalisa secara detail bagaimana pendapat-pendapat di daerah.
    
"Memang kalau pilkada langsung dinamika politik di daerah itu berbeda dengan di nasional, pusat. Kita akan lihat secara kasus perkasus di daerah," kata Fadli. (sis)