Bantah Hapus Dana Sertifikasi Guru, Jokowi: Kalau Ditambah Mungkin
jpnn.com - MEDAN - Dalam kunjungannya ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), calon presiden (capres) Joko Widodo menyempatkan hadir dalam acara Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di kota Medan.
Di sana, capres yang akrab disapa Jokowi ini bersilaturahmi dengan ratusan guru dari berbagai wilayah di Provinsi Sumut.
Pada kesempatan itu, Jokowi mengklarifikasi kabar yang menyebutkan bahwa dirinya hendak menghapus tunjangan sertifikasi guru bila berkuasa nanti. Capres nomor urut 2 ini membantah tegas kabar tersebut.
"Percaya ndak? Kalau percaya ya kebangetan, bapak ibu kan orang pinter," kata Jokowi di lokasi lokakarya di Hermes Palace, Medan, Selasa (10/6).
Jokowi mengatakan, revolusi mental yang diusungnya menitikberatkan pada pembangunan manusia melalui pendidikan. Sementara, salah satu faktor yang paling menentukan bagi keberhasilan pendidikan adalah guru.
Sejarah dunia, tambahnya, juga telah membuktikan bahwa guru merupakan pondasi bagi pembangunan bangsa.
"Dulu waktu Jerman jatuh, yang pertama dibangkitkan pendidikan. Begitu juga Korea, Jepang apa yang pertama ditanyakan PM dan kaisar waktu jatuh?, "masih ada berapa guru tersisa?"" ucapnya.
Karena itu, Jokowi kembali menegaskan bahwa tidak masuk akal jika dirinya disebut-sebut hendak menghapus tunjangan sertifikasi. Pasalnya, kebijakan tersebut mengurangi kesejahteraan yang pada akhirnya akan berimbas pada kualitas guru.
MEDAN - Dalam kunjungannya ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut), calon presiden (capres) Joko Widodo menyempatkan hadir dalam acara Lokakarya Peningkatan
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN