Bantah Isu Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran, TKN Minta Bawaslu Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman membantah terlibat dalam pemasangan stiker paslon nomor urut 02 di karung beras produksi Bulog yang beredar di masyarakat.
Dia menegaskan pihaknya tidak pernah menjadikan beras sebagai komoditas politik.
"Dengan ini kami sampaikan bahwa tidak benar bahwa kalau ada tuduhan kami yang memasang stiker tersebut, lalu menjadikan beras itu sebagai komoditas politik untuk menguntungkan kami," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (26/1).
Habiburokhman menduga ada pihak yang berorkestrasi di balik isu ini untuk menyudutkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.
Menurutnya, isu ini bergulir tidak lepas dari elektabilitas Prabowo-Gibran yang terus naik belakangan ini.
"Kami merasa ada pihak-pihak yang melakukan orkestrasi terkait pemberitaan tersebut agar menyudutkan kami, di saat elektabilitas Prabowo-Gibran sedang meroket," lanjutnya.
Habiburokhman mengatakan pihaknya kini tengah mencermati akun X @Miduk17 milik Jhon Sitorus yang mengunggah foto stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.
Dia menjelaskan dalam unggahan itu ada juga kalimat bernada fitnah yang menyebut kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman membantah terlibat dalam pemasangan stiker paslon nomor urut 02 di karung beras produksi Bulog yang beredar
- Mayjen Novi Diyakini Bisa Meningkatkan Performa Kinerja Bulog
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Pedagang Tukar Karung Beras SPHP, Rajiv DPR Pertanyakan Fungsi Pengawasan Bulog