Bantah Minta Jatah, Sumaryoto Bakal Perkarakan Dahlan
Selasa, 06 November 2012 – 18:38 WIB

Bantah Minta Jatah, Sumaryoto Bakal Perkarakan Dahlan
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sumaryoto, membantah tudingan dirinya meminta jatah dari BUMN. Sumaryoto pun sudah menyiapkan gugatan untuk memerkarakan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Warsito menegaskan, sikap kritis Sumaryoto terhadap pemerintah (BUMN) tidak bisa dianggap sebagai pemerasan. "Adalah hak konstitusional klien saya dalam mengritisi pada pemerintah atau mitra kerja merpati sehingga jangan disalahartikan mengritisi itu untuk melakukan pemerasan," ucap Warsito.
Pengacara Warsito Sanyoto yang menjadi kuasa hukum Sumaryoto, menyatakan bahwa kliennya sama sekali tak pernah menagih fee kepada direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). "Tidak benar bahwa klien saya menagih fee atau meminta sesuatu kepada Direktur Utama PT Merpati Nusantara Arlines, Rudy Setyopurnomo ataupun direksi lainnya," kata Warsito saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/11).
Karenanya Warsito meminta pihak terkait untuk meminta klarifikasi Dirut MNA yang lama, apakah memang pernah menjanjikan atau pernah menyerahkan sesuatu kepada Sumaryoto. Dijelaskan Warsito, kliennya menjadi anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan baru tahun 2012. Sedangkan kasus yang diisukan terjadi pada 2011, atau ketika Sumaryoto belum masuk ke Komisi XI.
Baca Juga:
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sumaryoto, membantah tudingan dirinya meminta jatah dari BUMN. Sumaryoto pun sudah menyiapkan gugatan
BERITA TERKAIT
- GPA Apresiasi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah yang Digelar Presiden dan Mendagri
- Gerakan Rakyat Bakal Jadi Parpol, Lalu Dukung Anies, Pengamat Ungkap Indikasinya
- Slamet Ariyadi DPR: BPI Danantara Mendorong Peningkatan Perekonomian Nasional Berkelanjutan
- APTISI Siap Laporkan Oknum DPR yang Diduga Mainkan Anggaran KIP Kuliah ke MKD
- Ramadan Tiba, Pemerintah Harus Siaga
- LPP SURAK Siap Mengawal Keputusan MK Terkait PSU di 24 Daerah