Bantah PDIP Diuntungkan Pilkada September 2015
jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah Pusat membantah anggapan harapan Presiden Joko Widodo agar Pilkada digelar September 2015 demi menguntungkan PDI Perjuangan.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, keinginan itu demi efisiensi dan konsistensi, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara juga telah siap.
Selain itu daerah yang akan menyelenggarakan juga telah menganggarkan biaya pelaksanaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.
“Pemerintah ingin konsisten. Kalau digeser satu bulan saja, itu akan memengaruhi proses lainnya,” ujar Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (11/2).
Menurut Tjahjo, kesiapan daerah diketahui setelah sebelumnya KPU menggelar pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, Selasa (10/2).
Karena itu jika dalam perjalanan diketahui masih terdapat daerah yang belum siap, Tjahjo menilai lebih baik daerah tersebut menggelar pilkada serentak pada putaran kedua, lima tahun mendatang.
“Kita (pemerintah,red) itu inginnya konsisten. Makanya kalau ada daerah yang belum siap, ya ditinggal saja. Bisa diusulkan (pelaksanaan pilkadanya) ke jadwal yang berikut,” katanya.
Selain siap mem-back up anggaran KPU demi terlaksananya pilkada September ini, Kemdagri diketahui juga telah siap mengangkat Penjabat bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir.
JAKARTA – Pemerintah Pusat membantah anggapan harapan Presiden Joko Widodo agar Pilkada digelar September 2015 demi menguntungkan PDI Perjuangan.
- Kabar Gembira untuk Honorer Tua Gagal PPPK 2024 Tahap 1
- BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 97S, Wilayah Ini Wajib Waspada
- 5 Berita Terpopuler: Ide Terobosan Baru soal Seleksi PPPK, Hapuskan Diskriminasi di UU ASN, 90 Ribu Honorer Bakal Menggugat
- Seluruh Honorer Pelamar Seleksi Tahap 2 jadi PPPK Paruh Waktu, Waduh
- Sudah Ada Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Tanpa Tunjangan
- Pernyataan Terbaru Kepala BKN soal PPPK 2024 Tahap 2, Pakai Kata Tolong