Bantah Rebutan, Uang Rp 9,1 Triliun Langsung Ditransfer ke Daerah
jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menegaskan, dana desa yang jumlahnya dalam APBN 2015 mencapai Rp 9,1 triliun, akan langsung ditransfer Kementerian Keuangan ke daerah.
Karena itu tidak benar jika disebut pihaknya berebut mengurus desa dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), gara-gara besarnya anggaran yang ada.
“Dana desa itu kan dari Kementerian Keuangan turun langsung ke daerah. Nilainya sekitar Rp 400 juta per desa, bertahap dulu dari 10 persen dana transfer yang dianggarkan. Jadi begitu begitu APBN-P 2015 disetujui, akan langsung disalurkan. Tidak benar Kemendagri rebutan dengan Kementerian Desa,” katanya, Kamis (15/1).
Menurut Tjahjo, Kemendagri mengharapkan tetap mengelola pemerintahan desa, karena telah diatur dalam sistem hukum pemerintahan yang ada. Bahwa desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan secara menyeluruh.
“Konstruksi hukum menegaskan desa unsur kewilayahan yang tidak terpisahkan dari wilayah kabupaten/kota dan kecamatan,” katanya.
Saat ditanya bagaimana pendapatnya terkait pembagian kewenangan antara Kemendagri dengan Kementerian DPDTT dalam mengurus desa, Tjahjo mengatakan, sepenuhnya berpegang pada aturan yang ada.
“Pokoknya Bapak Presiden minta harus dikelola maksimum tiga kementerian. Ada yang memonitor. Kalau Kemendagri kan memonitor,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menegaskan, dana desa yang jumlahnya dalam APBN 2015 mencapai Rp 9,1 triliun, akan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak