Bantah Soroti APBD DKI, Mendagri Justru Puji Ahok

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah pemberitaan tentang dirinya yang menyebut 80 persen APBD DKI terkuras untuk belanja pegawai. Menurutnya, pernyataannya tentang 80 persen APBD untuk belanja pegawai bukan ditujukan untuk DKI, namun pada banyak kabupaten/kota.

"Saya  tidak pernah mengatakan APBD DKI, tapi APBD kabupaten/kota yang mayoritas hingga 80 persen unt belanja pegawai. Sementara yang untuk pembangunan hanya  kurang dari 20 persen," kata Tjahjo kepada JPNN, Selasa (24/2).

Tjahjo menyampaikan itu sekaligus untuk merespon Gubernur DKI Jakarta,  Basuki T Purnama yang membantah pemberitaan bahwa mayoritas APBD di ibu kota negara tersebut juga tersedot untuk belanja pegawai. Gubernur yang dikenal dengan nama sapaan Ahok itu bahkan sempat menantang Tjahjo buka-bukaan soal APBD DKI yang kini dievaluasi Kemendagri.

Karenanya Tjahjo meluruskan hal itu. Sebaliknya, mantan Ketua Fraksi PDIP DPR itu justru memuji Ahok yang mampu menyisir anggaran demi mengoptimalkan belanja pembangunan.

"Bagi provinsi-provinsi se-Indonesia harusnya bisa bertahap meniru Pemda DKI yang gubernurnya bisa menyisir anggaran sehingga bisa optimal unt belanja infrastruktur. DKI juga mampu meningkatkan gaji pegawainya," sambung Tjahjo.

Ia juga memuji APBD Surabaya di Jawa Timur dan Kabupaten Badung di Bali, serta sejumlah kabupaten/kota di Riau dan Kalimantan Timur yang mampu menekan belanja pegawai. Setidaknya porsinya 49 persen belanja pegawai berbanding 51 persen belanja pembangunan.

"Itu yang perlu diperbaiki agar ada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah. Tapi kan kondisi sekarang, mayoritas APBD kabupaten/kota masih banyak untuk belanja pegawai daripada anggaran pembangunan," katanya seraya mengatakan, kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) memang membuat banyak pemda kesulitan menyusun APBD yang porsi anggaran pembangunannya melebihi belanja pegawai. (ara/jpnn)