Bantahan Bupati Bandung Barat soal Kabar Terkena OTT KPK
jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bupati Bandung Barat, Abubakar, membantah pemberitaan sejumlah media massa yang menyebut dirinya terkena OTT KPK (operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi), Selasa (10/4).
Abubakar mengakui, sebelumnya memang ada dua orang pejabat KPK yang mendatangi dirinya untuk meminta keterangan dan klarifikasi pada pukul 16.30 hingga 20.00 Wib.
Dia menjelaskan, pada hari Selasa dia sibuk menjalankan tugas sebagai bupati seperti agenda biasanya, dan setelah itu beristirahat di rumah dinas yang bertempat di Kota Baru Parahyangan, Padalarang.
Di sela-sela itu dirinya juga sedang memberikan support persiapan kepada istri karena akan mengikuti debat publik pada keesokan harinya.
"Karena persiapan besok (hari ini) akan ada acara debat. Tapi pada sore hari pada laporan dari ajudan ada tamu pas ditanya rupanya pejabat dari KPK, saya terima saja, kenapa tidak," jelas Abubakar saat menggelar konfrensi pers di kediamanya di Lembang, kemarin.
Menurut Abubakar, inti dari kedatangan dari KPK untuk meminta keterangan dan klarifikasi karena mendapat laporan bahwa bupati sedang melakukan penggalangan dana.
"KPK meminta keterangan bahwa mendapatkan laporan, kalau bupati sakit, atau menjadi tim sukses untuk salah satu calon dan sedang melakukan menggalang dana. Bahwa saya memerintahkan kepala dinas untuk menggalang dana keperluan saya untuk berobat dan dalam konteks ibu sedang proses melakukan pencalonan," jelasnya.
"Saya menjelaskan, justru terbalik, saya malah mewanti-wanti kepada kepala dinas untuk berbuat sesuai tupoksi, karena menjelang pilkada banyak cctv pasangan calon lain," ungkapnya.
Bupati Bandung Barat Abubakar memastikan dirinya tidak terkena OTT KPK, meski diakui ada petugas lembaga antirasuah itu yang menemuinya.
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun
- KPK Panggil Auditor Utama BPK terkait Kasus Korupsi X-Ray di Kementan
- Usut Kasus Korupsi Rp100M di PT INTI, KPK Panggil Direktur Danny Harjono dan Tan Heng Lok