Bantuan Baju JK Tidak Tersampaikan
Pneumonia Mulai Jangkiti Pengungsi
Jumat, 05 November 2010 – 08:33 WIB
SIKAKAP - Koordinasi bantuan korban tsunami Mentawai masih amburadul. Hingga hari kesembilan, total sumbangan di posko utama Sikakap, Kep. Mentawai tak kunjung terdata. Buruknya manajerial bantuan membuka potensi penyelewengan. Salah satu yang paling kentara, sumbangan Jusuf Kalla (JK) agar pengungsi yang dalam perawatan medis dibelikan baju ganti tak kunjung tersalurkan. Menurutnya, pemerintah memrioritaskan pendistribusian langsung kepada korban tanpa mengutamakan pendataan. Karena, saat ini korban tsunami dan pengungsi yang berjumlah sekitar 15 ribu orang membutuhkan bantuan dengan cepat. Yang paling utama, kata dia, adalah memastikan bahwa semua wilayah terdampaj tsunami yang ada di 3 Kecamatan di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan segera mendapatkan bantuan untuk bisa bertahan hidup sembari menunggu rehabilitasi. "Pemda fokus merelokasi penduduk di pesisir agar mereka mau pindah dan tinggal di tepi jalan perusahaan yang terletak jauh dari pesisir pantai," kilah Edison.
Dana Rp 10 juta yang dititipkan JK kepada Camat Sikakap Duddi Sinaga dan disaksikan oleh beberapa wartawan. "Kami belum menerima baju baru dari kecamatan. Ini saja diberi sama relawan," ujar Nancy seorang Pasien yang dirawat di Gereja Sikakap kemarin (4/11).
Baca Juga:
Bantuan JK yang tidak tersalurkan itu menunjukkan tingginya potensi penyelewengan sumbangan untuk korban tsunami. Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai juga tidak memiliki data akurat terkait berapa dan apa saja bantuan yang telah tersalurkan kepada para korban. "Kami akui memang kesiapan Pemda sangat kurang karena memang kami tidak dipersiapkan untuk manajemen bencana," ujar Bupati Kep. Mentawai Edison Saleuleubaja.
Baca Juga:
SIKAKAP - Koordinasi bantuan korban tsunami Mentawai masih amburadul. Hingga hari kesembilan, total sumbangan di posko utama Sikakap, Kep. Mentawai
BERITA TERKAIT
- Pemkot Tangsel Pastikan Pembangunan SDN Ciputat 01 Sesuai Target
- Konon Kerugian Negara di Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Capai Rp 100 Miliar Lebih, Ini Kata BPKP
- Perkuat Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pilkada, Setara Institute Susun Rekomendasi Kebijakan
- Ada Jalan Amblas, Lalu Lintas OKU Timur - OKU Selatan Lumpuh Total
- Bentrok Ormas di Pekanbaru, Puluhan Orang Mengamuk
- Polisi Ungkap Fakta soal Lokasi Penemuan Kerangka Manusia di Pademangan