Bantuan Dirasa Fiktif, Warga Miskin Serbu DPRD

Sementara perwakilan warga, Lipen Simanjuntak kembali menegaskan, dengan kondisi seperti ini menunjukkan dengan jelas, program-program tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuannya yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

"Banyak praktek KKN, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya layak untuk mendapatkan, malah tidak pernah merasakannya. Contohnya di Kelurahan Sei Kera Hulu, Medan Perjuangan, hanya satu orang yang mendapat bantuan sebesar Rp550 ribu," ujarnya.

Padahal, sesuai hasil Pendataan Program Sosial oleh BPS Kota Medan, jumlah rumah tangga sasaran mencapai 485 KK. Hal ini menurutnya merupakan faktor ketidakjelasan dalam pendataan maupun verifikasi, dan standardisasi warga miskin. Ia mengharapkan agar pihak yang berwenang untuk memeriksa dugaan penyelewengan dana PKH ini. Tidak hanya itu, jika terbukti menyalahi aturan, oknum tersebut harus diadili.

"Kami harap Anggota DPRD Sumut bisa membentuk tim pemantau ke daerah-daerah untuk memonitoring penyaluran dana ini," ungkapnya.