Bantuan Jepang Karatan di Kantor Gubernur

MAKASSAR - Mobil pemadam kebakaran (Damkar) serta ambulans bantuan Pemerintah Jepang yang diterima Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel), mubazir. Empat belas unit damkar dan tiga unit ambulans dibiarkan teronggok di sudut lapangan Kantor Gubernur Sulsel.
    
Bantuan hibah Pemerintah Jepang itu sudah berbulan-bulan terparkir di sudut lapangan upacara. Permohonan dari sejumlah pemerintah kabupaten/kota untuk bisa memanfaatkan damkar belum ditanggapi Pemprov Sulsel.
    
Sekretaris Provinsi Sulsel, Andi Muallim yang dikonfirmasi terkait pemanfaatan kendaraan tersebut mengaku belum mengetahui bentuk pengelolaannya karena masih menunggu petunjuk gubernur Sulsel.
    
Muallim mengakui sudah banyak daerah yang mengajukan permohonan untuk memanfaatkan bantuan tersebut. Surat permohonan dari daerah, sambung Muallim juga sudah diteruskan ke gubernur.
    
"Sekarang kita masih tunggu petunjuk Pak Gubernur (Syahrul Yasin Limpo, red). Saya selaku Sekda sudah menyampaikan laporan terkait sejumlah daerah yang berminat. Kita tunggu saja bagaimana petunjuk Pak Gubernur," tutur Muallim seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group), Kamis (21/11).
    
Komisi E DPRD Sulsel menyayangkan belum dimanfaatkannya damkar dan ambulans hibah Pemerintah Jepang. Dengan "menganggurkan" damkar dan ambulans, dianggap menyalahi peruntukan untuk pemanfaatan segera bagi masyarakat Sulsel. Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Jafar Sodding mengatakan, tidak paham alasan belum disalurkannya damkar dimaksud. Karenanya, mereka siap melakukan rapat dengar pendapat untuk mempertanyakan alasan dinas terkait.
    
"Pemprov mesti memaksimalkan bantuan ini untuk masyarakat. Memang ini menjadi aset pemprov, sisa bagaimana dapat dimanfaatkan daerah. Ataukah bisa diserahkan ke kabupaten kota," kata Jafar Sodding.
    
Penegasan sama disampaikan legislator lainnya, Taufik Zainuddin. Menurutnya, pemprov mesti mendistribusikan segera damkar
tersebut untuk dimanfaatkan masyarakat Sulsel. Lantaran tidak bisa dibagi rata ke 24 kabupaten kota di Sulsel, ia menyarankan pemprov mendistribusikan secara proporsional.

Atau menempatkan damkar berdasarkan pembagian wilayah, misal dua unit di Ajjatapareng untuk mem back-up Pare-pare, Sidrap ataupun Pinrang, serta di Makassar untuk memback-up Gowa dan Maros dan wilayah lainnya di Sulsel.
    
"Cara ini mesti dilakukan pemprov agar pemanfaatan damkar bisa dirasakan masyarakat. Secara umum, hampir semua kabupaten kota mengalami kekurangan damkar" kata Taufik. (kas-nur/rif)