Bantuan Menumpuk, DPR Salahkan Pemprov

JAKARTA - Kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menangani korban gempa bumi di Sumbar, tidak saja datang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo pun menyatakan hal sama. Jika kekecewaan Presiden SBY bersumber dari usulan skala prioritas penanganan yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dan mengabaikan sisi penyelamatan korban, maka Pramono menyesalkan lambannya pemerintah daerah mendistribusikan bantuan yang saat ini menumpuk di Kota Padang.

"Kondisi para korban sudah sangat memperihatinkan. Ini perlu penanganan yang maksimal, terutama pendistribusian obat dan makanan. Tapi hingga kemarin (Selasa, 7/10) soal pendistribusian saja belum menemukan format yang efisien dan efektif. Akibatnya di perbagai tempat terjadi keributan karena masyarakat merasa tidak diurus secara baik," kata Pramono, usai jumpa pers Pimpinan DPR dengan wartawan di DPR, Rabu (7/10). Sekedar diketahui, Pramono bersama pimpinan DPR yang lain sudah mengunjungi lokasi gempa.

Selain lamban dalam mendistribusikan makanan dan obat-obatan, Wakil Ketua DPR dari Partai PDI-Perjuangan itu juga mengkritisi kinerja Pemda yang hingga kini belum juga memberikan usulan kepada Pemerintah Pusat terkait status bencana gempa bumi yang mengguncang Ranah Minang pada Rabu (30/9) itu. "Pemerintah daerah harus mengkaji ini dengan segera. Dan DPR pasti siap mendukung hasil investigasi pemda tersebut. Sepanjang hal tersebut tidak dilakukan pemda, maka sulit bagi DPR untuk mendesak pemerintah," tegasnya.

Ketika ditanya, apakah kehadiran Pimpinan DPR di Padang juga disambut oleh Gubernur Gamawan Fauzi dan Muspida seperti halnya kedatangan Presiden, Wakil Presiden dan Wakil Presiden terpilih Boediono? Pramono menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak kami inginkan. "Selaku pimpinan DPR kami sadar betul bahwa Gubernur dan Muspida jauh lebih berarti berada di tengah-tengah masyarakat ketimbang menunggu kami. Dan saya pribadi, begitu mendarat sama sekali tidak memperhatikan Muspida, karena itu tidak substantif," tegasnya.