Bantuan Pemerintah Dinilai Masih Bermasalah

jpnn.com, JAKARTA - Indikator Politik Indonesia menemukan masih banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi belum menerima bantuan, seperti bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung usaha (BLU), termasuk program keluarga harapan (PKH) dan sejumlah lainnya.

Oleh karena itu, masyarakat menilai distribusi bantuan dari pemerintah kepada masyarakat masih bermasalah.

“Ketika kami tanyakan apakah pernah menerima bantuan dari pemerintah, sebanyak 54,1 persennya menyatakan tidak pernah,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Pergeseran Dukungan Partai dan Capres Jelang Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024’ secara virtual, Jumat (20/10).

Menurut Burhanuddin, hanya 45,9 persen yang menyatakan pernah menerima bantuan, baik itu BST, BLU, PKH, atau program bantuan lainnya dari pemerintah.

“Kemudian kami tanya lagi, dari yang pernah mendapat bantuan, apakah sampai saat ini masih menerima. Hasilnya, 58 persennya menyatakan masih. Ada 41,1 persen yang mengatakan bantuannya sudah tak diterima,” ungkap Burhanuddin.

Indikator Politik juga memotret masih adanya persoalan pada pemerataan bantuan, termasuk distribusi yang belum tepat sasaran.

Mayoritas masyarakat mengatakan masih terdapat masyarakat yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan.

Adapun survei dilakukan dalam rentang 2-10 Oktober 2023, melibatkan 1,200 responden dengan over sampel di 12 provinsi, sehingga totalnya menjadi 4.300 responden.