Bantuan Rp 10 Juta untuk Bangun Rumah
Upaya Menpera Menekan Kawasan Kumuh
Rabu, 05 Januari 2011 – 06:12 WIB

Bantuan Rp 10 Juta untuk Bangun Rumah
JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakya (Kemenpera) mencatat, masih ada 57.000 hektar kawasan kumuh. Luasan tersebut, tersebar di 6.634 desa. Dimana di dalamnya terdapat 17 juta kepala keluarga. Kemenpera berupaya menekan jumlah kawasan kumuh tersebut. Caranya dengan memberikan bantuan untuk membangun rumah sebesar Rp 10 juta per unit rumah swadaya.
Deputi Bidang Perumahan Swadaya Jamil Anshari menjelaskan, bantuan membangun rumah itu diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kriteria utamanaya adalah, berpenghasilan maksimal Rp 2,7 juta. Masyarakat yang merasa masuk kategori MBR, terang Jamil, bisa mengusulkan ke pemerintah daerah setempat. Bantuan tunai tersebut diberikan dengan catatan pemohon sudah memiliki tanah. "Tinggal membangun rumahnya," kata dia di Jakarta kemarin (4/12).
Setelah itu, bantuan membangun kontruksi rumah itu baru bisa dikucurkan. Syarat pengucuran ini sendiri, pemohon harus masuk daftar koperasi yang ditunjuk masing-masing daerah. Jamil mengevaluasi, mekanisme harus menjadi anggota koperasi tersebut sempat menyulitkan permohon. Sehingga, kedepan dia akan membuat aturan pengganti. Yaitu, masyarakat penerima tidak perlu tergabung dalam sebuah koperasi. Sebagai gantinya, mereka bisa membentuk perkumpulan yang terdiri minimal 50 orang.
Jamil menjelaskan, secara matematis angka yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi rumah layak huni bagi MBR adalah Rp 17-22 juta. Tetapi kemampuan negara untuk memberikan bantuan hanya cukup sebesar Rp 10 juta.
JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakya (Kemenpera) mencatat, masih ada 57.000 hektar kawasan kumuh. Luasan tersebut, tersebar di 6.634 desa. Dimana
BERITA TERKAIT
- Soal Polemik Soeharto Pahlawan, Ketum Muhammadiyah Singgung Bung Karno hingga Buya Hamka
- Mantan Komisioner KPK Duga Ada Aktor Lain di Balik Mafia Peradilan Suap Rp 60 Miliar
- Museum of Toys dan RMHC Galang Dana Pembangunan Rumah Singgah Anak Berpenyakit Kronis
- Setelah Heboh Pengadil Terjerat Kasus Suap, MA Rombak Posisi 199 Hakim
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Banjir di Barito Utara Meluas, 60 Ribu Warga Terdampak