Banyak Aset Pemkot Makassar Tidak Jelas

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Makassar ini mendesak pemkot agar semua aset segera dibuatkan alas hak. Hanya saja, pambuatan alas hak tersebut menjadi tidak bisa terpenuhi, jika tidak ada yang benar-benar bertanggung-jawab terhadapnya.  Jangan sampai, lanjutnya, karena ada yang mengklaim aset tersebut, lantas langsung diserahkan.

   

Haris meminta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) juga diperjelas dan dipeketat pengaturannya karena persoalan ini juga paling sering muncul. Fasum dan fasos mestinya disikapi oleh pemkot secara progresif. "Menurut saya, perlu ada audit aset oleh auditor eksternal untuk mengidentifikasi semua aset pemkot," imbuhnya.

   

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Makassar, Abd Mauluddin, menjelaskan, pemkot dalam melakukan iventarisasi, di situ hanya disebutkan sebagai aset yang dikuasai, bukan dimiliki. Kalau sudah tercatat sebagai aset, namun ada pemiliknya, maka akan ditinjau kembali.

   

"Yang bertanggung jawab terhadap aset adalah SKPD masing-masing. Kalau sudah masuk sengketa hukum, bukan perlengkapan yang mengurusi, tetapi bagian hukum," ujar Mauluddin. (zuk/pap)