Banyak BUMN Tak Daftarkan Karyawan Program Jaminan Pensiun

”Jika nota penegasan juga tidak diindahkan, maka tim pemeriksa akan membuat rekomendasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) sesuai PP 86 tahun 2013 dan Permen 23 tahun 2016,” lanjut Maruli.

Sementara itu,  Direktur Perluasan Kepesertaan dan HAL BPJS Ketenagakerjaan EIlyas Lubis mengatakan, perusahaan yang telah atau akan diperiksa oleh tim merupakan perusahaan yang berdasarkan omzet per tahunnya telah wajib mengikuti program JP.

Perusahaan-perusahaan itu juga wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm). (dni/ers)