Banyak Calon PPPK tak Lulus Tes, Jokowi Perintahkan Menteri Anas Cari Solusi
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mencari solusi terkait persoalan banyaknya calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang tidak lulus tes.
“Kami buat skenario yang dilaporkan ke presiden. Bapak Presiden perintahkan kepada kami, kaji terkait beberapa kemungkinan apakah itu perankingan atau seperti yang lain,” kata Menteri Anas di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).
Menteri Anas menjelaskan bahwa berdasar hasil seleksi PPPK pada Maret 2023 lalu, banyak sekali peserta yang tak lulus tes. Dia mencontohkan untuk tingkat kelulusan PPPK dosen, hanya 31 persen.
Menurut dia, minimnya peserta yang lulus kemungkinan karena tingginya “passing grade” atau nilai ambang batas yang diajukan instansi pembina, atau karena banyaknya peserta tes yang tidak menguasai kompetensi teknis sesuai syarat.
“Banyak sekali yang tidak lulus bahkan tingkat kelulusan PPPK dosen itu total hanya 31 persen. Berarti ini soal passing grade yang diajukan isntansi pembina yang tinggi atau kompetensi teknis banyak yang tidak bisa mereka kerjakan,” ujarnya.
Menteri Anas mencontohkan untuk pranata komputer, calon PPPK yang diterima hanya tiga persen dari total 10 ribu pendaftar.
Padahal, banyak dari peserta tes sudah mengabdi kepada pemerintah selama 10 tahun - 15 tahun.
“Ini bisa karena soalnya, atau karena SDM-nya, sementara mereka sudah mengabdi ada yang sudah 15 tahun - 10 tahun, ini banyak yang usul ke kami, banyak afirmasi,” ujar Menteri Anas.
Banyak calon PPPK yang tidak lolos tes. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Anas mencari solusi terkait persoalan itu.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Honorer Non-Database BKN TMS Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Minta Kesempatan Kedua
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi