Banyak Daerah Bangkrut, APKASI Minta Pemekaran Ditunda

Namun, dia memastikan jika para kepala daerah untuk tidak menganggap kekurangan-kekurangan pelaksanaan otoda itu. Apalagi, pusat sudah membuat rencana pembangunan lengkap dengan master plan penguatan ekonominya. Dia yakin semuanya bakal membaik kalau setiap daerah mampu menonjolkan potensi-potensi mereka. "Karena kita masih perlu waktu," tuturnya.

Disamping itu, akan ada evaluasi-evaluasi menyeluruh terhadap setiap daerah. Bagi daerah yang baru dimekarkan, evaluasi akan dilakukan setelah tiga tahun berjalan. Untuk daerah non pemekaran, akan dilakukan evaluasi setiap saat. Termasuk memaksimalkan dewan otonomi daerah supaya mampu memberikan masukan-masukan berarti.

Ditemui terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabutpaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor berharap agar Mendagri benar-benar melakukan evaluasi tersebut. Sebab, dia sepakat jika ada indikasi bangkrut di beberapa daerah. Agar Negara tidak terus merugi, dia berharap agar pemekaran bisa di stop terlebih dahulu.

"Pemerkaran harus dihentikan. Banyak daerah pemerkaran yang belum sukses," katanya. Termasuk dengan anggaran daerah yang dia nilai kebablasan karena tersedot banyak untuk belanja pegawai. Isran mengakui, jika masih banyak daerah yang 60 persen anggarannya untuk memenuhi sektor gaji.