Banyak Daerah Belum Bereskan Pembahasan Anggaran Pilkada
jpnn.com, JAKARTA - Tahapan Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah resmi dimulai Rabu (14/6).
Pilkada yang dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, kini memasuki tahapan persiapan. Sementara tahapan penyelenggaraan akan dimulai September mendatang.
Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, pada tahap persiapan pihaknya mulai melakukan proses perekrutan untuk Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kabupaten/kota.
Namun meski demikian, pembahasan terkait anggaran pengawasan sudah dilakukan. Hanya saja untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar pencairan anggaran pengawasan, baru akan dilakukan setelah Panwas Kabupaten/Kota nantinya dilantik.
"Untuk NPHD belum di tandatangani nanti setelah panwas ada. Jadi tunggu panwas dilantik baru mereka NPHD. Tapi pembahasannya sudah dilakukan," ujar Abhan di Jakarta.
Menurut Abhan, sampai saat ini untuk pilkada provinsi masih ada sekitar 25 persen Bawaslu provinsi yang belum merampungkan pembahasan terkait anggaran pengawasan.
"Sementara untuk tingkat kabupaten/kota lebih banyak lagi. Mungkin ada sekitar 30 persen yang belum (rampung pembahasan soal anggaran,red)," ucapnya.
Meski demikian Abhan optimistis pembahasan dan penandatanganan NPHD dapat dilakukan tepat waktu, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal nantinya.(gir/jpnn)
Tahapan Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah resmi dimulai Rabu (14/6).
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Potensi Kades Langgar Netralitas pada Pilkada Harus Terus Ditekan
- Bawaslu Ingatkan Politisasi SARA Rusak Tatanan Demokrasi
- Menjelang Pemilihan Serentak 2024, Lolly Cek Kesiapan Jajaran Pengawas di Tasikmalaya
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Anggota Bawaslu Puadi Ingatkan Pengawas Pemilu Jaga Integritas dan Mematuhi UU
- Seluruh APK yang Ditertibkan Akan Dimusnahkan