Banyak Daerah Belum Bereskan Pembahasan Anggaran Pilkada
jpnn.com, JAKARTA - Tahapan Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah resmi dimulai Rabu (14/6).
Pilkada yang dilaksanakan di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, kini memasuki tahapan persiapan. Sementara tahapan penyelenggaraan akan dimulai September mendatang.
Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, pada tahap persiapan pihaknya mulai melakukan proses perekrutan untuk Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kabupaten/kota.
Namun meski demikian, pembahasan terkait anggaran pengawasan sudah dilakukan. Hanya saja untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar pencairan anggaran pengawasan, baru akan dilakukan setelah Panwas Kabupaten/Kota nantinya dilantik.
"Untuk NPHD belum di tandatangani nanti setelah panwas ada. Jadi tunggu panwas dilantik baru mereka NPHD. Tapi pembahasannya sudah dilakukan," ujar Abhan di Jakarta.
Menurut Abhan, sampai saat ini untuk pilkada provinsi masih ada sekitar 25 persen Bawaslu provinsi yang belum merampungkan pembahasan terkait anggaran pengawasan.
"Sementara untuk tingkat kabupaten/kota lebih banyak lagi. Mungkin ada sekitar 30 persen yang belum (rampung pembahasan soal anggaran,red)," ucapnya.
Meski demikian Abhan optimistis pembahasan dan penandatanganan NPHD dapat dilakukan tepat waktu, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal nantinya.(gir/jpnn)
Tahapan Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah resmi dimulai Rabu (14/6).
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Menjelang Masa Tenang dan Pencoblosan, Herwyn Inspeksi Kesiapan Pengawas Pemilu se-Banyumas
- Bawaslu DKI Didesak Tindaklanjuti Dugaan Aliran Dana Judol ke Tim Kampanye Paslon
- Bagja: Bawaslu Tangani 137 Permohonan Sengketa Paslon Pilkada
- Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Pengurus RT dan LMK di Cilincing Terlibat Politik Praktis
- Puadi Instruksikan Jajaran Bawaslu di Daerah Jangan Pelit Informasi ke Pengawas TPS
- Simak, Hasil Penelusuran Bawaslu Presiden Berkampanye di Pilkada Jateng