Banyak Daerah Belum Mampu Terapkan Reformasi Birokrasi

jpnn.com - BANDUNG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta sekretaris daerah (sekda) di seluruh Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi  di daerah masing-masing.

Menurut Gamawan, hal ini sangat penting karena pelaksanaan reformasi birokrasi telah menjadi tuntutan masyarakat.

"Terutama dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintah yang bersih," ujarnya dalam sambutan tertulis sebagaimana dibacakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Diah Anggraeini, pada Rapat Kerja Nasional ke-II Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi), di Bandung (14/11).

Perhatian khusus dari para Sekda, kata Gamawan, juga sangat diperlukan karena saat ini tidak sedikit daerah belum mampu melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik.

Beberapa contoh permasalahan dipaparkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN RB), Eko Prasojo.

"Manajemen berbasis kinerja di sejumlah daerah, tidak berjalan dengan baik. Persoalan akuntansi keuangan lebih dominan, ketimbang target kinerja," ujarnya dalam acara yang sama.

Artinya, Eko melihat banyak manajemen yang dilakukan daerah, masih berorientasi pada pemenuhan akuntansi keuangan semata dan bukan kepada target kinerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Karena itu melihat kondisi ini, pemerintah pusat menurut Eko, terus mengkaji formula-formula baru yang dinilai tepat agar reformasi birokrasi berjalan sesuai yang diharapkan.