Banyak Daerah Cicil Pencairan Anggaran Pilkada
jpnn.com - JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, seluruh daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember mendatang, telah mencairkan anggaran Pilkada.
Namun belum seluruhnya mencairkan 100 persen dari total anggaran yang disepakati dan tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Data yang kami miliki sampai hari ini seluruh daerah sudah mencairkan anggaran. Tapi dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang sudah mencairkan 100 persen, pencairannya dua tahap. Ada juga yang mencairkannya tiga tahap. Tapi sebagian besar NPHD dicairkan dengan dua tahap,” ujar Arief, Rabu (10/6).
Meski belum seluruh daerah mencairkan 100 persen anggaran yang dibutuhkan, namun ketersediaan menurut Arief bisa terpenuhi. Apalagi anggaran digunakan sesuai tahapan. Namun begitu, Arief menegaskan, pihaknya selalu mengingatkan KPUD untuk tetap menginformasikan ke Pemerintah Daerah, agar anggaran tetap dicairkan tepat waktu.
“Pencairan tepat waktu sangat dibutuhkan. Kalau disegel atau terlambat, kan ngaco, bisa menganggu tahapan. Karenanya ketika melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek), monitoring, dan supervisi, kami selalu ingatkan KPUD agar memberitahu pemerintah pusat dan daerah, anggaran yang sudah dicarikan itu akan habis sampai bulan apa,” ujarnya.
Arief mencontohkan, anggaran yang dicairkan baru sepertiga dari total anggaran yang disepakati. KPUD tentu sudah dapat memperhitungkan sampai bulan berapa anggaran tersebut habis terserap. Karena itu sebelum habis, KPUD harus memberitahu Pemda untuk pencairan tahap berikutnya.
“Jadi tahapan bisa berjalan terus dan terjaga. kemudian misalkan pencairannya setengah, itu kapan habisnya dan kapan cair sisanya, itu penting dipastikan,” ujar Arief. (gir/jpnn)
JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, seluruh daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Dituduh Curang Bersama KPU, Dr.Afni: Silahkan Rakyat Siak Menilai Sendiri