Banyak Desakan agar Bobby Nasution Diperiksa, Bagaimana Sikap KPK?
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mengambil sikap mengenai fakta persidangan yang menyebut nama Wali Kota Medan Bobby Nasution (BN) dan istrinya Kahiyang Ayu, yang mendapat jatah dalam perizinan tambang di Maluku Utara.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan sampai sejauh ini penyidik atau jaksa penuntut umum (JPU) belum ada rencana untuk memanggil keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait rencana pemanggilan Sdr. BN di tingkat penuntutan maupun penyidikan. Jadi, saya belum bisa memberikan tanggapan apa-apa perihal berita dimaksud," kata Tessa saat dikonfirmasi, Jumat (9/8).
Sebelumnya, nama Bobby muncul dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ternate saat jaksa menghadirkan Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili sebagai saksi di kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Gani.
Suryanto mengatakan Abdul Gani menggunakan istilah 'Blok Medan' guna mengurus izin usaha pertambangan di Maluku Utara.
Menurut Suryanto, istilah tersebut berkaitan dengan menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution. Hal itu dia akui dengan mengonfirmasi soal Wali Kota Medan.
"Hanya itu saja yang saya tahu. Kalau tidak salah itu (istilah Blok Medan) Bobby Nasution. (Wali Kota Medan) Iya, yang saya dengar begitu," kata Suryanto.
Sejumlah pihak juga menuntut KPK agar memeriksa KPK. Antara lain dari PDIP, ICW, hingga eks Menko Polhukam Mahfud MD. (tan/jpnn)
Penyidik atau jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK belum ada rencana untuk memanggil Bobby Nasution.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun