Banyak Duplikasi Tugas Kementerian dan Lembaga

"Gemuknya struktur organisasi ini kemudian menimbulkan masalah karena terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. Selain itu anggaran negara banyak tersedot untuk membiayai kementerian/lembaga tesebut. Karena itu perlu pengaturan mengenai kejelasan mekanisme tata hubungan kerja antar kementerian/lembaga,” ucapnya.

Menurut Rini, untuk menata ulang kelembagaan itu sangat diperlukan  payung hukum yang mengatur organisasi kelembagaan pemerintah secara menyeluruh sehingga dapat memberikan kejelasan peta organisasi baik dari kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi termasuk mekanisme hubungan kerja di antara K/L.

“Ini karena beberapa lembaga yang telah diatur dalam bentuk undang-undang, maka payung hukum tersebut berupa undang-undang,” tambahnya. (esy/jpnn)