Banyak Guru Gagal Mengisi DRH Penetapan NIP PPPK, Pimpinan Honorer Bereaksi, Simak

Sutopo pun meminta kebijakan pemerintah, baik Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memberikan perpanjangan waktu pengisian DRH.

"Kami meminta perpanjangan tujuh hari agar pengisian DRH memenuhi ketentuan 14 hari. Ini agar guru honorer tidak dirugikan," tuturnya.

Jika tidak ada perpanjangan, lanjutnya, akan banyak guru honorer yang gugur. Dampaknya banyak juga formasi PPPK guru yang kosong, padahal peserta yang lulus hanya 250.320 orang.

"Tolong Pak Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim, berikan para guru honorer tujuh hari lagi. Jangan ditutup 4 Mei," pungkas Sutopo. (esy/jpnn)