Banyak Honorer Bagus, Banyak Juga Titipan

Anda dan PDI Perjuangan begitu getol memerjuangkan permasalahan tenaga honorer yang belum juga diangkat sebagai CPNS ini. Sampai saat ini sudah sejauh mana bentuk perjuangan itu?

Sebenarnya kita harus melihat sisi banyak hal. Mereka (tenaga honorer) sendiri selama ini tidak terakomodasi.  Banyak mereka datang mengadu kepada kami. Kita pun memperjuangkan yang realistis. Kita sudah meminta rapat gabungan dengan beberapa kementerian. Kemudian rapat dengan komisi. Lalu muncullah lima kelompok itu. Karena tidak memungkinkan lima kelompok diangkat semua, kita lakukan kompromi secara politik.

Lalu masuk beberapa kategori dan muncullah kategori I (dibiayai dengan APBN dan APBD) dan II (dibiayai di luar APBN dan APBD).  Sayang pemerintah tidak melirik hal ini.  Padahal mereka (tenaga honorer) ini istilah kita tercecer. Seperti di Jawa Tengah mereka (tenaga honorer) seperti teranulir, sudah ikut tes, kemudian lulus tapi dibatalkan. Ini harusnya menjadi tanggung jawab negara. Bukan mereka (tenaga honorer) yang harus jadi korban.

Kita juga bisa gunakan pendekatan kesejahteraan. Saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dijabat Taufik Effendi, sudah sepakat kalau tidak harus melihat sebagai PNS-nya. Tapi pendekatan kesejahteraan. Maka mereka diberikan pendapatan dengan jaminan sesuai UMR.

Minimal kalau sakit tidak bayar. Ini sebenarnya sangat mudah, hanya pekerjaan financial enginering. Tapi, pemerintah tidak merespon.  Padahal, banyak honorer itu bagus, kendati banyak juga titipan. Yang bagus misalnya, guru yang bertugas di remote area, nah itu tidak diperhatikan. Harusnya yang puluhan tahun layak diangkat, kendati mesti tetap selektif.