Banyak Honorer Dirumahkan Gara-Gara Efisiensi Anggaran, Bahaya
![Banyak Honorer Dirumahkan Gara-Gara Efisiensi Anggaran, Bahaya](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2025/01/23/anggota-komisi-ii-dpr-ri-rahmad-saleh-yang-ditemui-di-komple-iadp.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Rahmat Saleh merespons soal banyaknya tenaga honorer yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran.
Dia menjelaskan efisiensi anggaran itu ialah semangat dari pemerintahan saat ini untuk melakukan efektivitas.
"Efektivitas ini bisa dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya tidak fundamental bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Misalnya, penggunaan ATK itu dilakukan efisiensi, itu sepakat. Atau perjalanan dinas dilakukan efisiensi. Itu setuju," kata Rahmat, Rabu (12/2).
Namun, legislator dari Dapil Sumatra Barat I itu menjelaskan, pada bagian fundamental seperti misalnya pelayan pendidikan, hingga kesehatan tidak bisa serta-merta gara-gara efisiensi tenaga honorernya dirumahkan.
"Itu berbahaya. Berbahaya terhadap pelayanan kesehatan, berbahaya terhadap kualitas dan pelayanan pendidikan," katanya.
Mantan anggota DPRD Sumatera Barat itu menegaskan kebijakan efisiensi ini tidak menyasar semua aspek, terutama merumahkan honorer.
"Kalau itu dilakukan, itu bisa memberikan dampak negatif terutama perkembangan pendidikan, kemudian terhambatnya pelayanan kesehatan, dan lain-lain," ujarnya.
Dia pun mendorong efisiensi anggaran, tetapi tidak mengurangi hal-hal substansi yang menjadi pembangunan fundamental bangsa Indonesia.
Rahmat Saleh PKS merespons soal banyaknya tenaga honorer yang dirumahkan akibat efisiensi anggaran.
- Kabar Gembira untuk Honorer Lulus PPPK 2024, Dijamin Dapur Ngebul
- 5 Berita Terpopuler: Kepala BKN Angkat Bicara, Info Penting untuk Honorer Databased Muncul, Sudah Pasti Tak Ada PHK?
- Efisiensi Anggaran, Cak Imin Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Bansos
- Pemprov Jabar Tunggu SE Mendagri soal Efisiensi Anggaran
- Istana Bantah BMKG Terdampak Efisiensi Anggaran Kebijakan Prabowo
- Soal Raja Kecil Melawan Kebijakan Pemerintah, Pengamat: Prabowo Jangan Cuma Galak saat Pidato