Banyak Honorer Jadi-jadian, Kada Harus Tanggung Jawab
jpnn.com - JAKARTA -- Pemerintah pusat tampaknya tidak mau ambil pusing lagi dengan banyaknya honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus CPNS. Apalagi dalam proses validasi ditemukan banyak honorer jadi-jadian.
"Kalau ditanya kenapa banyak honorer K2 yang tidak lulus, tanyakan ke Pemda karena Kada (Kepala Daerah) sembarangan juga mengajukan data, jadinya kacau seperti ini," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Setiawan Wangsaatmaja saat menerima kunjungan Bupati Sumedang, Ade Irawan, dan honorer K2 di Kantornya, Senin (17/2).
Dari hitung-hitungan pemerintah, harusnya honorer K2 tidak sampai 605 ribu. Sebab, kata mantan pejabat di Jabar ini, pada 2009 sudah terangkat hampir 1 juta honorer.
"Makanya aneh kalau sekarang daerah teriak-teriak honorernya banyak yang tidak lulus mau diapakan. Kalau kita balik pertanyaan, siapa yang angkat honorernya kan pasti ujung-ujungnya ke daerah juga. Pusat hanya membantu menyelesaikan sisa honorer K2 yang belum terangkat," bebernya.
Asdep Perencanaan SDM Aparatur KemenPAN dan RB, Arizal, menambahkan, logikanya, honorer yang tertinggal harusnya seluruhnya masuk kategori satu (K2) dan bukan K2. Sebab kategori tertinggal atau tercecer adalah sisa honorer K1 yang tidak terangkat pada 2009 lalu.
"Jadi di sini kepala daerah yang harus bertanggung jawab karena mengirim honorer jadi-jadian. Mestinya kan ditelisik dulu dan bukannya berharap nanti pusat yang memverifikasi. Pusat memang akan melakukan pemeriksaan ulang, tapi kada harusnya jangan asal menyodorkan SK honorer palsu," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA -- Pemerintah pusat tampaknya tidak mau ambil pusing lagi dengan banyaknya honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus CPNS. Apalagi dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen
- BKN Sebut Pengumuman Kelulusan PPPK Teknis & Nakes Hampir Tuntas, Guru Kapan?