Banyak Honorer K2 Stres Berat

Kalau ada peluang atau tidak, PB PGRI bilang pasti bisa. Karena kalau tidak, honorer K1 dan K2 yang sudah diangkat dipertanyakan juga hasilnya. Ini kendalinya ada di DPR dan MPR, mau atau tidak. Begitu juga dengan‎ payung hukumnya, itu urusan pemerintah. Kalau misalnya tidak bisa dikeluarkan PP, ya cari jalan lainnya seperti diskresi Presiden, apakah itu dalam bentuk Inpres, Kepres, atau Perpres. Yang jelas pemerintah harus adil, jangan hanya ke guru bantu DKI Jakarta saja. Pemerintah jangan berlaku seperti ibu tirilah. Ke anak sendiri diperlakukan seperti bukan anak. Honorer K2 itu anak bangsa juga, mereka berhak mendapatkan penghidupan yang layak.

Apa upaya PB PGRI untuk masalah ini?

Kami sudah menyurati MenPAN-RB pada 8 November. Intinya kami mendesak agar pemerintah membuatkan payung hukum pengangkatan honorer K2, yang di dalamnya juga menyantumkan anggarannya masuk dalam APBNP- 2016. Kami bisa menerima dengan ikhlas bila anggarannya masuk di akhir tahun. Namun, gajinya tetap dirapel karena selama ini mereka hidup dengan gaji sangat rendah. Karena itu payung hukumnya harus mulai dirintis bulan ini juga agar tidak ada alasan lagi hingga membatalkan pengangkatan K2.

Pemerintah dan DPR‎ ditenggat kapan Pak?

Kami minta secepatnyalah, sesuai kesepakatan sampai akhir tahun 2015. Sebenarnya, roadmap yang dibuat pemerintah dan DPR itu sudah bagus sekali. Hanya saja, konsep itu tidak berarti bila di antara legislatif dan eksekutif tidak semisi.

Saya pastikan, 430 ribu honorer K2 didominasi guru (sekitar 70 persen). Mereka itu rata-rata sudah S1 dan layak diangkat CPNS.‎ Kalau ada pejabat yang bilang belum S1, saya suruh pejabatnya pakai kacamata tebel dan lihat datanya baik-baik.

Sebagai wadah yang memayungi honorer K2, saya sangat prihatin dengan sikap pembantu presiden yang selalu menyerahkan keputusan akhir kepada presiden. Padahal, tanggung jawab presiden itu banyak dan tidak hanya memutuskan satu perkara saja. Mestinya, anak buahnya yang harus pintar melobi DPR. DPR juga jangan bermuka dua, di depan honorer K2 berapi-api memperjuangkan nasib mereka. Begitu di paripurna, bayangan honorer K2 lenyap seketika. Yang ada justru bagaimana membangun gedung DPR semewah mungkin.

Kalau pemerintah dan DPR tidak bisa merealisasikan kesepakatan bagaimana Pak?