Banyak Honorer TMS Seleksi PPPK 2024, BKN Turun Gunung, Temuannya di Luar Dugaan

Dari hasil pengecekannya kepada BKD Sumut, Deputi Suharmen melihat panitia seleksi daerah (Panselda) sudah menerapkan PermenPAN-RB 347/2024 dengan benar. 

Para honorer diberikan kesempatan mendaftar di OPD lain, tetapi sudah mengingatkan pengalaman kerjanya harus memenuhi.

"Saya sudah konfirmasi kepada mereka, masalah persisnya seperti apa. Ternyata semua informasi sudah disampaikan sejak awal kepada calon peserta," ungkapnya. 

Intinya, kata Deputi Suharmen, menurut kepala BKD Sumut, pengalaman kerja honorer tidak sesuai sehingga banyak yang dilabeli TMS. 

Deputi Suharmen menceritakan, untuk menjawab permasalahan di Sumut, dia harus konfirmasi dahulu dan mencari fakta-faktanya.

"Saya juga mengecek datanya dan alasan TMS-nya apa. Saya cek aturannya seperti apa, baru bisa saya jawab, " terangnya. 

Ditanya apakah honorer yang TMS ini bisa diberikan kesempatan lagi, Deputi Suharmen menjawab lugas dan tegas, "Kalau TMS, ya tidak bisa. Masa harus dipaksakan?. "

Dia menambahkan masalah ratusan honorer K2 dan non-ASN database BKN berstatus TMS, bukan karena ijazah, sebab kompetensi jabatannya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.  Masalahnya hanya satu, yaitu surat keterangan pengalaman kerja tidak sesuai.