Banyak Isu dengan Gampang Dibalik untuk Menyerang Jokowi, Istana Kedodoran
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di bidang demokrasi dalam satu tahun terakhir, banyak menghadapi pemutarbalikan informasi alias hoaks.
Akibatnya, pemerintah terasa kedodoran.
"Misalnya, aksi penangkapan terhadap pelanggar-pelanggar ITE, begitu dengan mudah dibalikkan sebagai aksi pemberangusan terhadap demokrasi. Padahal kan kenyataannya tidak demikian," ujar Ari kepada jpnn.com, Kamis (29/10).
Dosen di Universitas Indonesia ini mengemukakan contoh lain, yakni penanganan terhadap aktivis Veronica Koeman yang menurutnya melecehkan kedaulatan bangsa.
Namun justru rezim Jokowi dinilai melanggar HAM oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
"Padahal, pola penanganan aparat keamanan saya kira sampai saat ini masih cukup soft," ucapnya.
Demikian juga terhadap penanganan terhadap aksi-aksi demo menolak UU Cipta Kerja.
Ari menilai aparat masih melakukan pendekatan yang humanis dan tidak dengan kekerasan terhadap demonstran.
Ari Junaedi menjabarkan penyebab pemerintahan Presiden Jokowi terkesan menjadi pemberangus demokrasi.
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Palang Rel
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan