Banyak jadi Timses, Guru Kembali Dikendalikan Pusat

Untuk merealisasikan rencana ini, Kemdiknas akan menggelar rapat kerja nasional pendidikan terlebih dahulu. Dikatakan Nuh, rakernas tersebut diagendakan akan digelar pada bulan Juli 2011 mendatang sesuai dengan amanah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Rakernas pendidikan  tersebut  akan melibatkan Bupati, Walikota, dan  pemerintahan terkait. Bahkan, pemerintah juga mengeluarkan  kebijakan baru termasuk tentang desentralisasi. "Ini kan tidak mudah. Bisa jadi peerintah daerah tidak mau. Mengapa kita ambil sebagian, karena kalau kita ambil semuanya, akan terbenturan dengan aturan," terangnya.

Nuh mengatakan, pengambilalihan pengelolaan guru dari daerah ke pusat memang tidak gampang karena akan menelan biaya yang luar biasa banyak.  Dari struktur organisasi pula, lanjut Nuh,  Kemdiknas harus membuat kepala dinas di masing-masing kabupaten kota meskipun aset sudah diserahkan ke daerah.

"Oleh karena itu, jika semua itu ditarik ke pusat, maka struktur organisasinya akan semakin membengkak, itu pasti dan tidak bisa sebentar dan  butuh waktu yang lama. Tapi kalau guru yang diambil, nomor induk kan sudah di pusat, data masing-masing guru secara nasional juga sudah di pusat. Nah, kalau itu ditarik maka tidak akan menghabiskan biaya banyak," pungkasnya.