Banyak Jemaah Korban Travel, DPR Bentuk Panja Umrah

"Termasuk kemungkinan memberikan kewenangan audit berkala kepada Kemenag RI terhadap kinerja PPIU," ungkapnya.

Panja juga akan memperjelas atau mempertegas klausul perlindungan terhadap calon jemaah. "Selama ini selalu yang menjadi korban dari ketidakberesan kinerja PPIU adalah jemaah," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih jauh Malik menuturkan, panja ingin adanya standar pelayanan minimum pelaksanaan umrah.
Selama ini harga yang ditawarkan PPIU sering tidak memenuhi standar pelayanan yang memadai.

Malik berpandangan, perlu kebijakan bagi jemaah yang gagal berangkat. Seringkali jemaah yang gagal berangkat tidak mendapat kompensasi sepadan.

"Bahkan dananya hilang," tegasnya. (boy/jpnn)