Banyak Kada Kena OTT, Mendagri: Silakan Menyalahkan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan masyarakat memberi penilaian secara bebas terkait maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah.
Apalagi akhir-akhir ini sejumlah kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus terbaru menjerat Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko. Dia diduga menerima suap terkait pengadaan di lingkungan Kota Batu.
"Jadi saya rasa, tidak perlu meyakinkan masyarakat. Terserah, masyarakat kan punya pendapat, punya persepsi. Silakan saja mau menyalahkan siapa," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (18/9).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini meyakini masyarakat sudah lebih dewasa dalam melihat dan menilai sebuah peristiwa.
Selain itu, semua aturan, pengawasan maupun imbauan juga terus disampaikan Kemendagri, agar kasus yang sama tak kembali berulang.
Namun tetap saja masih ada oknum kepala daerah yang berani melakukan korupsi.
"Jadi mau apa lagi. Sekarang tinggal kembali pada mentalitas masing-masing orang. Tapi kami tetap akan terus mengimbau dan meminta para kepala daerah menjalankan tugas dengan baik," kata Tjahjo.
Mendagri Tjahjo Kumolo pasrah melihat OTT terhadap kepala daerah terus berulang
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- LSM Gempur Papua Ajukan 3 Laporan ke Bawaslu
- Kemendagri Bikin Acara Identitas Kependudukan Digital Sejalan dengan Asta Cita Prabowo
- Demi Menyukseskan Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Dorong Penerbitan E-KTP Bagi Pemilih Pemula
- Sahroni Setuju KPK-Kemendagri Setop Sementara Bansos Sampai Pilkada Selesai