Banyak Kada Kena OTT, Mendagri: Silakan Menyalahkan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan masyarakat memberi penilaian secara bebas terkait maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah.
Apalagi akhir-akhir ini sejumlah kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus terbaru menjerat Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko. Dia diduga menerima suap terkait pengadaan di lingkungan Kota Batu.
"Jadi saya rasa, tidak perlu meyakinkan masyarakat. Terserah, masyarakat kan punya pendapat, punya persepsi. Silakan saja mau menyalahkan siapa," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (18/9).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini meyakini masyarakat sudah lebih dewasa dalam melihat dan menilai sebuah peristiwa.
Selain itu, semua aturan, pengawasan maupun imbauan juga terus disampaikan Kemendagri, agar kasus yang sama tak kembali berulang.
Namun tetap saja masih ada oknum kepala daerah yang berani melakukan korupsi.
"Jadi mau apa lagi. Sekarang tinggal kembali pada mentalitas masing-masing orang. Tapi kami tetap akan terus mengimbau dan meminta para kepala daerah menjalankan tugas dengan baik," kata Tjahjo.
Mendagri Tjahjo Kumolo pasrah melihat OTT terhadap kepala daerah terus berulang
- Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintah Daerah untuk Sinkronisasi Undang-Undang
- Kades Bujang Mengakui Manfaat Besar Pelatihan P3PD, Simak Ceritanya
- Dirjen Bina Pemdes Optimistis Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal jika Terbangun Kolaborasi
- Dirjen Bina Pemdes: Sinergi Semua Pihak Kunci Memajukan Desa
- Heru Budi Yakin Teguh Bisa Pimpin Jakarta dengan Baik
- P3PD Memangkas Waktu Pelatihan Aparatur Desa Hingga Puluhan Tahun