Banyak Kada Terkena OTT KPK, Bisa Jadi Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi menilai maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena pengawasan lemah. Apalagi, posisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau yang dikenal dengan inspektorat selama ini masih di bawah kendali kepala daerah.

"Banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK salah satunya akibat lemahnya pengawasan di daerah. Fungsi inspektorat yang berada di bawah kendali kepala daerah justru tidak maksimal," katanya di Jakarta, Selasa (19/9).

Politikus Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, tidak semua kepala daerah adalah kader partai. Sebab, sering kali partai hanya dijadikan perahu untuk maju pilkada.

Namun demikian, kata Baidowi, partai politik tetap bertanggung jawab secara moral. "Sehingga sejak awal kami selalu memperhatikan integritas figur calon kepala daerah sebelum diusung," ujar politikus asal Madura yang akrab disapa dengan panggilan Awi itu.

Hanya saja, Baidowi menegaskan, biasanya para kepala daerah sulit dikontrol oleh parpol yang mengusung mereka di pilkada. "Karena setelah menjabat kepala daerah memiliki kewenangan yang otonom," ungkapnya.

Namun, Baidowi tak menampik fakta bahwa tingginya ongkos politik dalam pilkada langsung juga membebani kepala daerah. Akibatnya, kepala daerah yang mau maju lagi pun menggalang dana ke berbagai pihak hingga kadang  kala berurusan dengan hukum.(boy/jpnn)