Banyak Kada Tertipu Saat Urus Anggaran dari Pusat

Ia mempertanyakan, mengapa Kementerian Keuangan tidak membuat Standar Operasional Prosedur, misalnya berapa lama anggaran daerah bisa dicairkan dan bagaimana prosesnya. Karena selama ini, kata dia, kepala daerah harus menghabiskan uang banyak, untuk mengurus dana bantuan dari pusat, semacam dana stimulus untuk pembanguan infrastruktur di daerah.

Sebastian menduga ada kerjasama antara pihak-pihak tertentu soal informasi anggaran itu. "Agar ada kerjasama dan bisa bermain di dalam," katanya.

Padahal, lanjut dia, dana itu sebenarnya bisa saja langsung ditransfer, dan tidak perlu kepala daerah bolak balik mengurus ke pusat. "Harusnya ada standar, berapa lama kepala daerah bisa mengurus dan anggaran itu bisa cair. Kalau bolak balik terus, ini membuat kepala daerah merasa dipermainkan. Kalau loby lancar, biasanya transfer pun lancar. Sampai saat ini kita belum bisa membongkar mafia anggaran," katanya.

Anggota DPD, Jhon Pires, menegaskan, dalam kunjungan kerja ke daerah sering mendapatkan keluhan dari kepala daerah, menyoal sulitnya mengurus anggaran dari pemerintah pusat. "Ada mediatornya," ungkapnya di kesempatan sama. Jhon juga mengungkapkan, bahwa mafia anggaran ini juga ada di Kementerian Keuangan RI.