Banyak Kartu Pemilih Ganda, Waspadai Pemilih Siluman
Rabu, 11 Juli 2012 – 05:27 WIB
Sementara ketua panitia pengawas pemilu Jakarta Barat, Muhaimin mengemukakan, potensi kecurangan pemilihan gubernur DKI tidak hanya pemilih siluman, akan tetapi pengelembungan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nakal. Baik itu melalui pembelian suara oleh para saksi pasangan calon, atau penyalahgunaan kertas suara yang golput. "Bahkan daerah rawan konflik seperti Meruya Selatan dan Meruya Utara yang proses pembebasan lahannya belum selesai dikhawatirkan menghambat proses pencoblosan hari ini," katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas untuk mengantisipasi hal tersebut. Sedangkan untuk kecurangan yang lain pihaknya menginstruksikan petugas pengawas lapangan (PPL) tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap DPT yang telah di verifikasi oleh KPU. "Kita sudah instruksikan relawan untuk mengantisipasi hal tersebut, " katanya.
Untuk pengelembungan suara, lanjut dia, petugas akan mengkroscek form C1 dengan C2 di masing-masing TPS sehingga jika diamati secara seksama pengelembungan tersebut kecil kemungkinan terjadi. " Mudah-mudahan penjualan suara ini tidak terjadi, dan saya yakin para saksi tidak akan melakukan hal tersebut," tukasnya.
Secara terpisah, anggota KPU DKI Jakarta yang membidangi penghitungan suara Sumarno, mengatakan pihaknya telah siap menggelar Pilgub. "Semua sudah siap, TPS sudah dibangun. Petugas juga sudah siap. Surat suara yang rusak juga sudah diganti," ujarnya Selasa (10/7).
JAKARTA - Hari ini (11/7) warga DKI Jakarta akan menggunakan hak pilihnya di 15.059 tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak 6.962.348
BERITA TERKAIT
- Indonesia jadi Anggota BRICS, Lestari Moerdijat Ingatkan Hal Penting Ini ke Pemerintah
- DPR Bakal Revisi UU Minerba, Ahmad Doli Sebut Itu Komitmen Pemerintah untuk Rakyat
- Demul-Erwan Resmi Memimpin Jawa Barat Mulai 6 Februari 2025
- Mardiono Minta Kader PPP di Purworejo Bisa Berkontribusi Untuk Masyarakat
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel