Banyak Kebijakan Daerah Justru Mengganggu Kebhinnekaan
jpnn.com - JPNN.Com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengaku gelisah melihat banyaknya kebijakan pemerintah daerah tidak lagi memberikan nuansa damai dan kesejukan di tengah keberagaman yang selama ini terpelihara dengan baik.
Istri Sultan Hamengku Buwono (HB) X itu khawatir jika persoalan tersebut tidak segera ditangani maka akan merugikan kebhinnekaan Indonesia. Hemas mengatakan hal itu saat hadir sebagai pembicara pada refleksi akhir tahun 2016 bertema Tantangan Merawat Kebangsaan Indonesia yang digelar di Museum Nasional Jakarta, Kamis (29/12).
"Saya mulai gelisah, karena di setiap provinsi ada kebijakan-kebijakan yang masih kurang kondusif. Saya anggap kebijakan kepala daerah dan peraturan-peraturan yang ada, sangat merugikan kita sebagai masyarakat yang punya kebhinekaan," ujarnya.
Menurut Hemas, pemerintah daerah harusnya menerbitkan kebijakan yang bertujuan menguatkan keberagaman. Namun, banyak pemda malah melahirkan kebijakan yang menimbulkan perdebatan.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu menegaskan, kekuatan Indonesia justru terletak pada keberagaman. Selanjutnya, keberagaman itu disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika.
"Jadi ini menjadi tantangan, persatuan dan kesatuan Indonesia sedang diuji dengan berbagai upaya mendominasi ruang publik dalam kepentingan yang bertentangan dengan spirit bangsa Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika," ucap Hemas.(gir/jpnn)
JPNN.Com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengaku gelisah melihat banyaknya kebijakan pemerintah daerah tidak
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Terowongan Silaturahim Diresmikan, Simbol Toleransi Umat Beragama
- Perkuat Toleransi di Indonesia, SETARA Institute Luncurkan Rencana Aksi Daerah
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- Debat Pilgub Sumsel, Eddy Santana Sebut Pentingnya Pendidikan untuk Jaga Toleransi
- DPRD Kota Bogor Sahkan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi