Banyak Kelemahan, Pendidikan Dipusatkan
Jumat, 24 Februari 2012 – 05:50 WIB
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai gerah dengan desentralisasi pendidikan. Dalam agenda Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2012 pekan depan, akan dipastikan nasib kebijakan pendidikan nasional. Apakah tetap desentralisasi sesuai dengan semangat otonomi daerah. Ataukan akan ditarik lagi menjadi sentralisasi ala orde baru dulu. Meski belum bisa menerka, Ananto mengakui memang selama ini ada banyak kelemahan dalam desentralisasi pendidikan. Diantara yang mencolok adalah, banyaknya pemerintah daerah yang belum mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Dana pendidikan masih kalah jauh dari dana proyek-proyek pembangnan infrastruktur umum lainnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud Ananto Kusuma Seta di Jakarta, Kamis (23/2). Ananto mengatakan, evaluasi desentralisasi pendidikan akan menjadi salah satu isu penting dalam rembuk nasional yang bakal dimulai Minggu malam depan (26/2) itu.
Baca Juga:
Dia menjelaskan, hasil dari rembuk massal dengan peserta 980 orang itu akan menentukan nasib kebijakan pendidikan ke depan. Dia belum bisa memastikan apakah nanti pendidikan akan kembali dipusatkan seperti era kepemimpinan Presiden Soeharto dulu. "Yang jelas dalam rembukan nanti ada adu argument dari pemerintah pusat hingga daerah," kata dia.
Baca Juga:
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai gerah dengan desentralisasi pendidikan. Dalam agenda Rembuk Nasional Pendidikan
BERITA TERKAIT
- Gibran Minta Sistem Zonasi PPDB Dihilangkan, Mendikdasmen: Masih Pengkajian
- Ganesha Operation Award 2024 Jadi Ajang Penghargaan Bagi Pengajar dan Alumni
- INSEAD Business School, Jadikan Kerja Sama FWD Group & BRI Life Sebagai Studi Kasus
- Direksi ASABRI Mengajar Para Mahasiswa Magister Universitas Pertahanan
- Pilih Hotel sebagai Fasilitas Kampus, CEO UIPM Beri Penjelasan Begini
- Eramet & KBF Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia Timur, Ini Harapan Gubernur Sulut