Banyak Kepala Daerah 'Mainkan' Dana Siluman

JAKARTA--Transaksi keuangan pemerintah daerah paling buruk dibanding kementerian/lembaga pusat. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan dari 86.264 laporan transaksi keuangan mencurigakan, didominasi pemda. Disusul Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak dan Bea Cukai), selebihnya menyebar di sejumlah instansi.

"Dari 86.264 itu, sebanyak 1.890 laporan yang diserahkan ke penegak hukum," kata Kepala PPATK M Yusuf dalam keterangan persnya di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu (8/2).

Adapun modus transaksi mencurigakan tersebut di antaranya dana DAU/DAK digiring ke rekening pribadi, penitipan dana-dana siluman ke BPD (Bank Pembangunan Daerah),  kemudian selisih bunganya diambil. Pelakunya kepala daerah dan bendahara.

"Jadi kepala daerah membeli polis asuransi untuk anaknya hingga Rp 5 miliar atau membeli saham. Kalau bendahara, dana DAU/DAK-nya dipindahkan ke rekening pribadinya," terangnya.