JPNN.com 
Banyak Kepala Daerah Tidak Netral Selama Pemilu 2024, Komnas HAM: Politik Uang
"Bupati Kampar salah satunya. Alasannya itu tidak netral," kata Tito.
Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.
Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.
Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79.
Sementara itu, 48 pj kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Pemilu 2024 penuh kecurangan. Komnas HAM menemukan kepala daerah tidak netral yang berhubungan dengan politik uang.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Punya Modal Besar, Sahabat Yoshua Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Komnas HAM: Satgas TPPO Tak Lakukan Pencegahan di NTT
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
.jpeg)
