Banyak KJMU Mahasiswa Dicabut, Komisi E DPRD Protes kepada Pj Gubernur DKI

Terlebih, banyak mahasiswa yang kuliah dengan mengandalkan biaya atau anggaran dari KJMU tersebut.

“Pemprov harus punya sense of crisis-lah. Kita ini, kan, baru selesai covid, secara medis oke kita sudah sehat, tetapi, dampak ekonomi dari covid masih menerpa masyarakat khususnya orang yang tidak mampu,” tuturnya.

Jhonny pun meminta agar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turun tangan secara langsung menyelesaikan persoalan ini karena bisa saja menghentikan pendidikan banyak mahasiswa.

“Pak Pj gubernur harus turun tangan, dia harus turun gunung, tidak bisa hanya mendengarkan dari laporan dari bawahan. Pendekatan-pendekatan yang terlalu normatif harus mulai ditinggalkan,” kata Jhonny.

Sebelumnya keluhan mengenai KJMU yang dipersulit meruak di media sosial X.

Bahkan, tagar KJMU dipersulit sempat menjadi trending di media sosial X pada Selasa (5/3).

Hal ini lantaran sejumlah pengguna media sosial yang merupakan mahasiswa mengadukan mengenai pencabutan KJMU.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan pada pendaftaran calon penerima KJP Plus dan KJMU Tahap I Tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menggunakan sumber DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kategori Layak yang disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.