Banyak Ortu Protes PPDB Sistem Zonasi, Mendikbud Terima Disumpah Serapah
BACA JUGA : Pendaftaran PPDB 2019, Inikah Penyebab Ortu Siswa Rela Menginap di Sekolah?
Mengenai kemungkinan menambah sekolah negeri baru, menurut Muhadjir sangat memungkinkan.
Justru itulah peran sistem zonasi. Penambahan sekolah baru akan berangkat dari peta yang ada sekarang.
"Nanti ini kan ketahuan ada kecamatan yang enggak ada SMP nya, ada satu zona ternyata hanya satu SMA. Dulu-dulunya kan enggak pernah tahu dan daerah tenang-tenang saja. Karena dia tidak merasa perlu menambah," ucapnya.
"Sekarang kan ketahuan setelah diprotes PPDB jalur zonasi. Bagaimana kita memilih sekolah kalau ternyata di situ tidak ada.
Ini masyarakat bersuara. Memang yang disumpah serapah saya. Namun, sebetulnya yang bertanggung jawab (daerah) itu yang mestinya diprotes. Enggak apa-apa kalau saya disumpahi, disumpah serapah enggak apa-apa," sambungnya.
Namun, Muhadjir meminta daerah harus menyadari bahwa sekarang harus bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhan dan layanan dasar kepada rakyatnya.
Dia mengingatkan, pendidikan itu adalah bagian dari pelayanan dasar yang harus diberikan kepada rakyat.
Mendikbud mengatakan demikian setelah banyak orang tua protes soal PPDB sistem zonasi.
- Gibran Minta Sistem Zonasi PPDB Dihilangkan, Mendikdasmen: Masih Pengkajian
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Kebijakan PPDB, Tetap Sistem Zonasi?
- Gibran Bercerita tentang Suratnya yang Tidak Direspons Menteri
- Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB
- Aktivis Pendidikan di Bandung Diduga Lakukan Pungli PPDB SMA 2024
- DPR Apresiasi Kinerja PPDB dan Merdeka Belajar di Jateng