Banyak Partai Mulai Melunak soal Presidential Threshold
![Banyak Partai Mulai Melunak soal Presidential Threshold](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/07/09/rapat-penyelarasan-hasil-tim-perumus-dan-tim-sinkronisasi-ruu-pemilu-di-ruang-rapat-direktorat-politik-dalam-negeri-kemendagri-sabtu-87-dipimpin-direktur-politik-dalam-negeri-dr-bahtiar-foto-istimewa-for-jpnncom.jpg)
Ia belum bisa memastikan sikap partainya sebelum dilakukan pertemuan lanjutan yang akan digelar 10 Juli mendatang.
Partai Hanura juga dengan tegas mengusung jalan tengah. Angka 10 – 15 persen merupakan pilihan yang tepat.
Rufinus Hotmaulana Hotauruk, anggota pansus dari Fraksi Partai Hanura mengatakan, dia mengajak partai lain untuk bisa menerima jalan tengah. “Ambang batas tetap diperlu untuk memilih presiden yang baik,” tutur dia.
Sementara itu, PDIP, Partai Nasdem dan Partai Golkar masih tetap dengan angka 20 – 25 persen. “Kami sepakat dengan pemerintah,” terang Johnny G Plate, anggota pansus dari Fraksi Partai Nasdem.
Rambe Kamarul Zaman, anggota pansus dari Partai Golkar juga menegaskan, pihaknya mendukung pemerintah. Jika pemerintah bisa menerima angka 10-15 persen, pihaknya juga akan ikut.
Dari 10 Fraksi di DPR hanya Partai Demokrat yang sampai sekarang masih bersikukuh dengan ambang batas nol persen.
“Sikap kami masih sama, nol persen,” terang Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman kepada Jawa Pos kemarin. (lum)
Tanggal 20 Juli akan menjadi penentu berlarutnya pembahasan RUU Pemilu. Perkembangan perdebatan soal presidential threshold, tinggal Partai Demokrat
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah Tanggapi Putusan MK Tentang Penghapusan Presidential Threshold
- Mahfud Sebut Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Harus Ditaati