Banyak Pedagang Pasar Setop Jualan Minyak Goreng Curah, Tenang, Ada Pak Luhut!

jpnn.com, JAKARTA - Banyak agen dan pedagang mengeluhkan penetapan harga dan aturan penjualan minyak goreng curah.
Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad menyebut aturan itu membuat mereka berpikir ulang menjual karena tidak sepadannya modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapat.
"Itu memang benar, agen dan pedagang minyak goreng curah tak mendapatkan hasil yang sepadan, cuma dapat untung tipis dan ditambah harus banyak modal biaya yang dikeluarkan," kata Abdul, seperti dikutip di Jakarta, Selasa (7/6).
Akibatnya, tidak sedikit agen dan pedagang menolak, bahkan berhenti tak lagi menjual minyak goreng curah. Hal ini karena harga jual harus sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14 ribu per liter.
Selain itu, adanya pembatasan penjualan minyak goreng curah sebanyak 200 liter per hari.
"Harga jual Rp 14 ribu membuat untung agen dan pedagang sangat tipis. Kalau dijual lebih Rp 14 ribu, dinilai melanggar bisa dipidana," tutur Abdul Rosyid Arsyad.
Selain soal harga, proses distribusi penjualan juga menjadi persoalan tersendiri, khususnya bagi agen dan pedagang di luar Pulau Jawa.
Dia menuturkan pengalaman mendistribusikan minyak goreng curah ke Kupang, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu.
Ketum KPP menyampaikan banyak pedagang pasar berhenti jualah minyak goreng curah
- Mentan Minta Pedagang Jangan Mainkan HET di Ramadan dan Idulfitri 2025
- Menjelang Ramadan 2025, Harga Ayam Potong di Palembang Merangkak Naik
- Kara dan Tetra Pak Perkuat Dukungan bagi Pedagang Keliling di Yogyakarta
- Jurus Unilever Indonesia untuk Tetap Relevan di Berbagai Era Pasar
- Luhut Sebut Kebijakan Donald Trump Bisa jadi Peluang Indonesia
- HET Minyak Goreng Rp 15.700 Per Liter, Mentan Amran Minta Pengusaha Patuhi Keputusan Pemerintah