Banyak Pelabuhan Tikus di Batam, BC Kerepotan

Dalam kunjungan itu, BC dan Komisi XI juga membahas perkembangan revisi PP 02/2009 yang sampai saat ini belum selesai. Ini juga menjadi keluhan bagi BC Batam.

Sementara itu, Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun menyampaikan sejumlah keluhan pengusaha. Salah satunya soal kewajiban melengkapi buku panduan berbahasa Indonesia bagi selurh barang elektronik. "Seharusnya Undang-undang FTZ mampu mengatasi ketentuan-ketentuan dari menteri terkait hal itu" ujar Harry.

Selebihnya, pertemuan di Graha Kepri itu juga menyoal masalah masterlist barang impor, yang sampai saat ini belum juga dihapus. (par/jpnn)