Banyak Pelabuhan Tikus, KPPU: Batam Rawan Persekongkolan Kartel

Banyak Pelabuhan Tikus, KPPU: Batam Rawan Persekongkolan Kartel
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat Syarkawi Rauf (tengah) didampingi Komisioner Nawir Messi dan Ketua KPPU Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam Lukman Sungkar saat berkunjung ke redaksi Batam Pos, Kamis (13/4). F. Cecep Mulyana/Batam Pos

jpnn.com, BATAM - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Batam, Lukman Sungkar, menyatakan Pulau Batam sangat rawan praktik persekongkolan kartel.

Bahkan, praktik kotor ini bisa tumbuh subur karena Batam memiliki puluhan pelabuhan tidak resmi (tikus) yang memudahkan masuknya barang dari luar negeri.

Sehingga para kartel sangat mudah mengatur harga komoditas tertentu.

"Ketika dikuasai satu dua orang, harga dapat dengan mudah ditetapkan. Terlebih lagi, Batam bukan daerah penghasil," kata Lukman saat berkunjung ke Batam Pos mendampingi Ketua KPPU Pusat, Muhammad Syarkawi Ra'uf, Kamis (13/4).

Lukman mengatakan, di antara komoditas yang rawan menjadi permainan kartel adalah komoditas pangan. Selain itu juga komoditas industri, keuangan, kesehatan, dan logistik. Karenanya, kelima bidang itu akan menjadi fokus pengawasan KPPU.

"Berbicara pangan misalnya, harga daging sapi di Indonesia salah satu yang termahal di dunia. Padahal lahan kita banyak, begitu juga dengan gula, dimana harga di Indonesia setengah dari harga di Singapura," tutur Komisioner KPPU, Nawir Messi.

Begitu juga industri dan keuangan. Tingkat suku bunga di Indonesia menjadi salah satu paling tinggi. Dibanding negara-negara lain, suku bunga ritel modal kerja hanya berkisar di bawah 2 atau 1 persen. Sementara di Indonesia, suku bunga 8 persen saja sudah dianggap rendah.

"Kalau ini tak didorong, omong kosong ekonomi bakal membaik," tuturnya.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Batam, Lukman Sungkar, menyatakan Pulau Batam sangat rawan praktik persekongkolan kartel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News