Banyak Perusahaan Migas Asing Pengemplang Pajak

JAKARTA - Kerugian negara hingga mencapai Rp 2,6 triliun akibat pengendapan pajak sepanjang 2010 menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak memiliki komitmen yang jelas dan tegas dalam membangun sistem pengawasan pendapatan negara. Ironisnya, di antara para pengemplang pajak itu merupakan perusahaan asing minyak dan gas. 

"Ucapan Presiden SBY dan tindakannya tidak selaras, jadi lebih banyak retorikanya. Dia (SBY) itu kan pemimpin institusi kepolisian, Jaksa Agung, dan kementerian hukum dan HAM. Jadi, kalau dia (SBY) tegas, persoalan selesai," kata anggota Pansus Mafia Pajak dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Gedung Parlemen RI, Selasa (8/11).

Menurutnya, SBY harus fokus kepada tiga masalah utama terkait soal keuangan negara. Yakni bagaimana meningkatkan penerimaan keuangan negara, bagaimana mengurangi kebocoran keuangan negara, dan bagaimana membangun penegakan hukum yang betul.

"Jadi sebaiknya SBY jangan terlalu banyak bicara politik yang enggak penting. SBY fokus kepada tiga pokok masalah itu saja. Jangan Niatnya saja yang menggebu-gebu untuk memperbaiki sistem pendapatan negara, tapi tindakannya tidak menggebu-gebu," paparnya lagi.