Banyak Pihak Khawatir Polarisasi Politik, Berharap Bahtiar Pj Gubernur DKI

jpnn.com - JAKARTA – Banyak Pihak Yakin Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Mampu Redam Polarisasi Politik.

Sejumlah kalangan khawatir polarisasi politik yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 menyeruak kembali jelang Pemilu Serentak 2024.

Polarisasi politik di Jakarta yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat dikhawatirkan bisa mengganggu momentum pemulihan ekonomi pascahantaman pandemi Covid-19. Mengingat Jakarta merupakan barometer politik nasional.

Dengan alasan tersebut, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022, haruslah sosok yang netral.

“Harus netral, tidak terafiliasi kelompok politik tertentu sehingga mampu meredam polarisasi politik dan konflik akibat politik identitas,” ujar Ari Nurcahyo dalam diskusi "Transisi DKI Jakarta: Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Otonomi Jakarta Pasca IKN" di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (3/10).

Sosok Pj Gubernur DKI Jakarta yang mampu mengatasi polarisasi politik, kata Ari, sudah tentu orang yang sudah terbukti punya komitmen kebangsaan yang tinggi.

DPRD Jakarta sudah mengusulkan 3 calon Pj Gubernur DKI, yakni Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Sekdaprov DKI Jakarta Marullah Matali, dan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Bahtiar Lebih Berpengalaman dan Netral

Lucius Karus, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), setuju dengan pendapat Ari.