Banyak Pilkada 2010 Terganjal Anggaran
Kamis, 21 Januari 2010 – 15:18 WIB
Banyak Pilkada 2010 Terganjal Anggaran
JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengatakan untuk mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada ) 2010, saat ini KPU tengah menggelar pertemuan tertutup dengan KPU provinsi. Pertemuan berlangsung tertutup. "Dalam pertemuan ini dibahas berbagai persoalan Pilkada 2010 yang saat ini belum terselesaikan," kata Putu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/1). Pertemuan itu berlangsung di gedung KPU, Jakarta. "Nah sampai sekarang untuk Kepri juga belum ada MoU, akibatnya tahapan cenderung tertunda dan pembentukan PPK tidak bisa dilaksanakan Januari ini," katanya. Sedangkan untuk Sulawesi Utara, dana yang dibutuhkan sekitar Rp90 miliar, namun pemda telah menganggarkan sekitar Rp30 miliar. Hingga saat ini belum ada MoU hibah.
Putu mengakui sejumlah daerah saat ini masih terganjal masalah dana penyelenggaraan pilkada. Beberapa daerah yang masih menghadapi masalah anggaran, antara lain Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat. "KPU Sumatera Barat sampai saat ini malah belum menerima hibah belanja Pilkada dari Pemda setempat. Padahal anggaran sudah diajukan sejak Agustus 2009," kata Putu menegaskan.
Baca Juga:
Demikian pula untuk Kepri yang hingga saat ini belum jelas persetujuannya dan kapan akan dibuat nota kesepahaman antara KPU dan pemda tentang hibah belanja pilkada.Kepri membutuhkan dana sebesar Rp45 miliar dan putaran kedua sekitar Rp20 miliar sehingga total dana yang dibutuhkan sekitar Rp65 miliar.
Baca Juga:
JAKARTA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengatakan untuk mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
BERITA TERKAIT
- Peringati Hari Kartini, BEM UNUSIA Soroti Kontribusi Perempuan Dalam Pembangunan Nasional
- Kebakaran di Pekanbaru Dapat Dikendalikan Berkat Respons Cepat Dirjen Bina Adwil
- Bocah 10 Tahun Diterkam Buaya Saat Berenang di Sungai Sangatta
- Gubernur Banten Andra Soni Terus Awasi Kinerja Kepsek, Siapkan Reward dan Punishment
- Pemprov Jatim 10 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Khofifah: Ini Bukti Good Governance
- Jatim Sumbang 25 Persen Laju Tanam Padi Nasional, Khofifah: Komitmen Wujudkan Kedaulatan Pangan